Kasus Novel yang dipublikasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kini tercemar hingga ke Kongres Amerika Serikat (AS) pada Kamis (25 Juli 2019) sekitar pukul 21.00 WIB. Sehingga kasus tersebut menjadi pusat perhatian bagi Human Rights in Southeast Asia.

Mengutip dari Tirto.id, Sabtu (27 Juli 2019), Amnesty International Indonesia tak henti – hentinya melakukan penyerangan terhadap kasus Novel tersebut dari awal Kongres dibuka.

Kapolri Jakarta, Jenderal Tito Karnavian membentuk Tim Pencari Fakta atas kejadian itu. Investigasi yang telah mereka lakukan kurang lebih 6 bulan menguak Novel tersebut tak layak dipublikasikan.

Sebelumnya, Kongres AS telah melakukan pemantauan terhadap kasus tersebut yang isinya mengenai pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Baca Juga : Pemotongan Pajak di Tiongkok Setarakan Inflasi Ekonomi

Terangkatnya Kasus Novel Baswedan
Kepala Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengangkat kasus Novel tesebut ke Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga ke Kongres Amerika Serikat dengan 3 tujuan.

Yang pertama adalah korupsi merupakan isu global. Yang mana serangan atas Novel tersebut membahas sisi luar dan dalam antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Korupsi.

Yang kedua yaitu serangan yang telah mengindikasikan berbagai macam problematika yang terjadi dan bukan sekedar Novel belaka. Masalah ini jelas akan menjadi tinjauan umum Indonesia dalam agenda reformasi hingga penegakan HAM dan pemberantasan korupsi.

Sedangkan yang terakhir merupakan ancaman yang cukup serius tentang negara bebas korupsi hingga pelanggaran dan kekerasan terhadap HAM.

Yang menjadi inti adalah kasus tersebut harus bisa dijadikan alat pemersatu bangsa dan negara. Bukan malah melawan dan memberantas korupsi, melindungi HAM bahkan mungkin menegakkan hukum.

Pemerintah Kurang Berperan
Kepala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana menyatakan, sudah ada konflik yang terselubung bahkan juga kepentingan Polri pada penanganan kasus Novel. Kedua hal tersebut telah menjadi kendala besar untuk menguak kasus yang saat ini terjadi.

“Pemerintah masih kurang berperan penting dalam menyikapi hal ini. Ironisnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi delegasi yang kurang bermanfaat terhadap Kepolisian,” ucap Arief.
Ia pun menambahkan, Kepolisian tersebut tidak berhasil dalam menangkap kasus yang selama ini menjadi pertanyaan di Kongres AS.

Kepala Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati memberi penjelasan, Polri bisa dibilang tidak cukup serius dalam menangani kasus tersebut.

“Hal tersebut akan berdampak negatif terhadap Kepolisian Indonesia serta Pemerintah,” tandas Asfinawati.

Pembelaan Polri

Kepala Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra melakukan pembelaan, kasus Novel itu tidak perlu terangkat hingga ke Kongres Amerika Serikat.

Sebab, kinerja Polri sudah terjalin mulai dari 11 April 2017.
“Kongres AS tak perlu dijadikan batu loncatan dalam kasus ini. Karena kami sudah bekerja semaksimal mungkin dalam mengungkap dan menanganinya,” tandas Asep.

Tagged : #

bectietco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *